Gaji Polisi Naik Jadi Rp7 Juta sampai Rp 47 Juta

JAKARTA - Tak akan ada lagi alasan bagi anggota polisi mengabaikan tanggung jawab dengan alasan minimnya pendapatan. Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Efendi, Mabes Polri mematangkan sistem perhitungan perbaikan struktur gaji atau renumerasi bagi anggotanya. Ditargetkan penghitungan renumerasi berbasis prestasi dan kinerja itu selesai pada triwulan ketiga 2009.

"Harapannya, jika semua lancar dan disetujui Menkeu, pada Januari 2010 sudah bisa cair," kata Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Jakarta, Sabtu (25/10). Renumerasi itu besarnya bervariasi mulai Rp7 juta hingga yang tertinggi mencapai Rp47 juta. Renumerasi diharapkan bisa menjadi benteng integritas. "Ini sesuai niat kita untuk melakukan akselerasi kinerja Polri," katanya.

Penghasilan anggota Polri saat ini terdiri atas gaji pokok yang naik setiap dua tahun, tunjangan jabatan, tunjangan beras, uang lauk pauk, dan tunjangan Polwan. Berdasar PP Nomor 13 Tahun 2008, seorang pati mendapatkan gaji antara Rp1,8-3 juta. Sedangkan tamtama Rp900 ribu hingga Rp 1,5 juta. Dengan perhitungan ini gaji minimum seorang pati bisa disalip oleh gaji maksimum tamtama.

Untuk tunjangan jabatan struktural sesuai Perpres 28 tahun 2007, eselon I A mendapat Rp5,5 juta sedangkan yang IV B hanya Rp 490 ribu. Ini ditambah uang lauk pauk Rp 35 ribu per hari dan tunjangan beras 28 Kg untuk suami istri dan anak 10 Kg. Tunjangan keluarga 10 persen dari gaji pokok dan anak 2 persen dari gaji pokok. Seorang Kapolri, dengan perhitungan ini hanya digaji sekitar Rp9,5 juta.

Berdasar data Juni lalu, anggota Polri yang tercatat sekitar 374 ribu personel. Mereka terdiri atas 214 pati (Brigjen-Jenderal), 8887 pamen (Kompol-Kombespol), 25229 perwira pertama (Ipda-AKP), 338799 bintara (bripda-Aiptu), dan 1397 tamtama (bharada-Abrip).

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Gatot Sugiharto mengemukakan, pemberlakuan sistem remunerasi di tingkat kepolisian merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah.

''Tidak bisa sembarangan. Setiap unit harus membuat SOP (standard operating procedure) terhadap kegiatan-kegiatannya dan dinilai. Itu semua ada dalam pedoman umum reformasi birokrasi yang dibuat pemerintah,'' ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/10).

Untuk tahap awal, kata dia, kebijakan remunerasi diberlakukan pada pihak-pihak yang mengumpulkan uang, yakni Departemen Keuangan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai. Kemudian, mereka yang membuat hukum dan menjalankan peraturan, yakni BPK dan Mahkamah Agung.

Untuk ketiga instansi itu, kebijakan tersebut sudah diberlakukan pada pertengahan tahun ini. Meski menuai protes dari kalangan DPR, pemerintah berhasil meyakinkan bahwa kebijakan itu penting dilakukan sebagai bagian untuk memperbaiki birokrasi.

Diharapkan, dengan sistem remunerasi tersebut, performa pelayanan birokrasi yang dilakukan bisa meningkat dan berkembang secara profesional. Tidak ada lagi alasan PNS mencari sampingan atau objekan karena penghasilan yang terlalu rendah.

''Contohnya di BPK yang sudah diberlakukan. Itu sangat baik. Mulai absensi dan segalanya terekam dengan baik. Kalau mereka melanggar, sanksinya juga berat,'' tegas Gatot.

Rencananya, tahap selanjutnya adalah beberapa lembaga seperti Sekretariat Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan aparat TNI-Polri. Mengenai hal itu, Gatot enggan mengomentari lebih jauh.

''Setahu saya, keputusan tersebut berada di tangan Tim Reformasi Birokrasi tingkat nasional yang beranggota Departemen Keuangan, BPK, Bappenas, serta lembaga terkait lainnya,'' ungkapnya.

Hingga kini, departemen dan instansi pemerintah yang telah menjalankan reformasi birokrasi adalah Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, KPK, Kementerian Negara PAN, dan BPK.

Men PAN Taufiq Effendi pernah menyatakan bahwa hingga kini terdapat sembilan instansi yang menyatakan siap melakukan reformasi birokrasi. Di antaranya, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Negara, Kepolisian, Sekretariat Kabinet, dan Kejaksaan Agung. Dia tidak menyebutkan sisa tiga instansi lain yang akan menjalani reformasi birokrasi.

Sri Mulyani yang juga menteri keuangan menuturkan, pelaksanaan reformasi birokrasi tidak harus dimulai dengan memperbaiki remunerasi di setiap instansi pemerintah. Namun, reformasi birokrasi juga memerlukan prosedur dan proses penganggaran setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Sumber : www.radartimika.com